Cara Perhitungan Pph Pasal 21

By | April 27, 2022

Sekilas Pengantar Cara Menghitung PPh 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) adalah jenis pajak yg dikenGaji akan terhadap penghasilan berupa honor , upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yg diterima sang pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon & lain sebagainya.

Berdasarkan Bab V Pasal 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER) Nomor PER-16/PJ/2016, Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh 21 merupakan menjadi berikut:

1. Penerima penghasilan kena pajak, antara lain:Pegawai permanenPenerima pensiun terjadwalPegawai tidak tetap menggunakan penghasilan per bulan melewati Rp 4.500.000Bukan pegawai seperti yang dimaksud dalam PER-16/PJ/2016 Pasal 3(c) yang mendapat imbalan yang sifatnya berkesinambungan.

2. Seseorang yang mendapat penghasilan melebihi Rp 450.000 per hari, yang berlaku bagi pegawai tidak permanen atau tenaga lepas yg menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender belum melebihi Rp 4.500.000.

3.  50% berdasarkan penghasilan bruto, yg berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud pada PER-16/PJ/2016 Pasal 3(c) yang mendapat imbalan yang nir bersifat berkesinambungan.

4. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan, sebagaimana yang dimaksud pada tiga poin pada atas.

Selain dasar pengenaan dan mutilasi, perhitungan PPh 21 jua didasarkanatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Artinya, pengenaan PPh tidak secara mentah diterapkan sinkron tarif, melainkan dikurangi PTKP terlebih dahulu. Anda dapat menemukan tarif PTKP yang berlaku pada bawah ini.Perhitungan PPh 21 dengan PTKP Terbaru

Perhitungan PPh 21 selalu disesuaikan menggunakan tarif PTKP yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). PTKP yg tercantum dalam Pasal 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. adalah menjadi berikut:Rp 54.000.000 per tahun atau setara menggunakan Rp 4.500.000 per bulan buat wajibpajak orang pribadi.Rp 4.500.000 per tahun atau setara Rp 375.000 per bulan tambahan untuk wajibpajak yg kawin (tanpa tanggungan).Rp 4.500.000 per tahun atau setara Rp 375.000 per bulan tambahan buat setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus atau anak angkat, yg sebagai tanggungan sepenuhnya, paling poly 3 (orang) buat setiap keluarga.

Adanya penyesuaian tarif PTKP menciptakan cara penghitungan PPh 21 juga mengalami perubahan.

Tarif PTKP yang ditetapkan oleh DJP belum mengalami perubahandari tahun 2016. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai PTKP modern, klik di sini.

Sebelum kita lanjut membahas cara menghitung PPh 21 secara manual, Anda yang tidak mau ambil pusing saat menghitung pajak dapat memakai fitur hitung otomatis milik OnlinePajak.

Pelajari cara menggunakannya melalui tautan pada bawah ini:

Baca Juga: Simak Mudahnya Cara Menghitung PPh 21 Otomatis di OnlinePajakRagam Metode Perhitungan Gaji Karyawan

Walaupun perhitungan PPh 21 sudah diatur oleh DJP, tetapi dalam praktiknya, setiap perusahaan memiliki metode perhitungan PPh 21 sendiri yang disesuaikan dengan tunjangan pajak atau gaji bersih yg diterima karyawannya.

Ada 3 metode perhitungan PPh 21 yang paling umum, yaitu:

1. Metode Gross (Gaji Kotor Tanpa Tunjangan Pajak)

Metode gross diterapkan bagi pegawai atau penerima penghasilan yg menanggung PPh 21 terutangnya sendiri. Ini berarti honorpegawai tadi belum dipotong PPh 21.

Misalnya, Ardi seorang laki-lakilajang (TK/0) mendapat honorbulanan senilai Rp 10.000.000, maka perhitungannya menjadi berikut:Gaji utama: Rp 10.000.000/bulan atau Rp 120.000.000/tahunTarif PPh: 15%PPh 21 (yang ditanggung sendiri): Rp 9.900.000/tahun atau Rp 825.000/bulanGaji bersih (take home pay): Rp 9.175.000

dua. Metode Gross-Up (Gaji Bersih dengan Tunjangan Pajak)

Metode gross-up diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang diberikan tunjangan pajak (gajinya dinaikkan terlebih dahulu) sebesar pajak yang dipotong.

Misalnya, Ardi seorang laki-lakilajang (Taman Kanak-kanak/0) mendapat honorbulanan senilai Rp 10.000.000, maka perhitungannya:Gaji utama: Rp 10.000.000/bulan atau Rp 120.000.000/tahunTarif PPh: 15%Tunjangan pajak (berdasarkan perusahaan): Rp 9.900.000/tahun atau Rp 825.000/bulanTotal honorbruto: 10.825.000Nilai PPh 21 (yg dibayarkan perusahaan): Rp 825.000/bulanGaji higienis (take home pay): Rp 10.000.000/bulan

3. Metode Net (Gaji Bersih dengan Pajak Ditanggung Perusahaan)

Metode net diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang menerima gaji bersih dengan pajak yg ditanggung perusahaan.

Misalnya bila Ardi, seseorang pria lajang (Taman Kanak-kanak/0) menerima honorbulanan sejumlah Rp 10.000.000, maka: perhitungannya:Gaji utama: Rp 10.000.000/bulan atau Rp 120.000.000/tahunTotal honorbruto: Rp 10.000.000Tarif PPh 21: 15%Pajak yg ditanggung perusahaan: Rp 9.900.000/tahun atau Rp 825.000/bulanNilai PPh 21 (yang dibayarkan perusahaan): Rp 825.000/bulanGaji higienis (take home pay): Rp 10.000.000/bulan

Baca Juga: Ini Besaran Tarif PPh 21 yg Harus Anda Ketahui

Cara Perhitungan PPh 21 Karyawan Tetap

Sebelum menghitung PPh 21 buat karyawan permanen, ada baiknya buat memahami pengertiannya.

Dikutip dari situs DJP, karyawan permanen merupakan karyawan yg menerima penghasilan dalam jumlah eksklusif secara teratur atau pegawai yg berstatus kontrak pada jangka ketika yang telah ditentukan, yang menerima penghasilan pada jumlah tertentu secara teratur.

Berikut ini merupakan model-contoh penghitungan PPh 21 buat karyawan atau pegawai permanen dengan memperhitungkan PTKP.

Perhitungan yg dilakukan secara manual maupun perhitungan otomatis memakai pelaksanaan.

Tanpa panjang lebar lagi, yuk kita lihat model cara penghitungan PPh Pasal 21 secara manual:

Sita Rianti adalah karyawati pada perusahaan PT. Onix Komunika dengan status menikah dan memiliki tiga anak.

Suami Sita merupakan pegawai negeri sipil di Kementrian Komunikasi & Informatika. Sita menerima honorRp 6.000.000 per bulan.

PT. Onix Komunika mengikuti acara purna tugas & BPJS Kesehatan.

Perusahaan membayarkan iuran purna tugas menurut BPJS Ketenagakerjaan sebesar 1% dari perhitungan honor , yakni senilai Rp 60.000 per bulan.

Di samping itu perusahaan membayarkan iuran Jaminan Hari Tua (JHT) karyawannya setiap bulan sebesar tiga,70% dari honor , sedangkan Sita membayar iuran (JHT) setiap bulan sebanyak dua,00% dari honor .

Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) & Jaminan Kematian (JK) dibayar sang pemberi kerja menggunakan jumlah masing-masing sebanyak 0,24% dan 0,3% berdasarkan gaji.

Pada bulan Juli 2016, pada samping menerima pembayaran honor , Sita jua menerima uang lembur (overtime) senilai Rp 2.000.000.

Maka hasil perhitungannya adalah sebagai berikut:Gaji Pokok 6.000.000(i) Tunjangan Lainnya (apabila terdapat) 2.000.000(ii) JKK 0,24% 14.400JK 0,tiga% 18.000Penghasilan Bruto 8.032.400Pengurangan:  1. (iii) Biaya jabatan lima% x 8.032.400401.620 dua. Iuran Jaminan Hari Tua (JHT), dua% menurut gaji pokok120.000 tiga. (iv) Jaminan Pensiun (JP), 1% berdasarkan gaji pokok60.000   (581.620)Penghasilan neto (higienis) sebulan 7.450.780   (v) Penghasilan neto setahun 12 x 7.450.780 89.409.360(vi) PTKP54.000.000   (54.000.000)Penghasilan Kena Pajak Setahun 35.409.360(vii) Pembulatan ke bawah 35.409.000PPh Terutang 5% x 35.409.000 1.770.450   PPh Pasal 21 Bulan Juli: 1.770.450/12 147.538

Ilustrasi pada atas berlaku bagi wajibpajak yg memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sementara, bagi harus pajak yang tidak memiliki NPWP, akan dikalikan 120%, sebagai akibatnya PPh Pasal 21 Bulan Juli sebagai Rp 147.538 x 120% = Rp 177.046.

(i) Tunjangan lainnya seperti tunjangan transportasi, uang lembur, akomodasi, komunikasi, dan tunjangan nir permanen lainnya. Umumnya tunjangan tadi bisa diberikan oleh perusahaan atau tidak, tergantung menurut kebijakan perusahaan itu sendiri.

(ii) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) berkisar antara 0.24% – 1.74% sinkron kelompok jenis usaha seperti yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007.

Di OnlinePajak, tarif iuran JPP yg diterapkan merupakan tarif JKK yg paling generik digunakan perusahaan-perusahaan yaitu 0.24%.

(iii) Biaya Jabatan sebesar 5% menurut Penghasilan Bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000 sebulan, atau Rp 6.000.000 setahun

(iv) Jaminan atau Iuran Pensiun dipengaruhi sang forum keuangan yg pendiriannya disahkan dalam Peraturan Menteri Keuangan & ditunjuk sang perusahaan.

Jumlah persentase yg diterapkan di sini merupakan 1%.

(v) Penghasilan Neto: apabila pegawai merupakan pegawai lama(lebih menurut satu tahun) atau pegawai baru yang mulai bekerja pada bulan Januari tahun itu, maka penghasilan neto dikalikan 12 buat memperoleh nilai penghasilan neto setahun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *